Thursday, June 15, 2006
terkotor apa boleh..
Kota Terkotor, Apa Boleh Buat...”APA boleh buat?” Ucapan itu meluncur dari Wali Kota Bandung Dada Rosada saat diminta tanggapannya soal penetapan Kota Bandung sebagai Kota Terkotor pada penganugerahan Adipura oleh Kementrian Lingkungan Hidup.
Ket Gambar : TUMPUKAN sampah terlihat di dekat persimpangan kantor DPRD Kota Bandung, Rabu (14/6). Karena banyaknya sampah yang menumpuk, Kota Bandung dianugerahi sebagai Kota Terkotor dari Kementerian Lingkungan Hidup.* RIRIN NUR FEBRIANI/”PR”
”Bandung itu sedang sakit karena sampah. Sama seperti bayi. Kalau bayi sakit diikutkan pada lomba balita sehat, da moal meunang kumaha oge,” kata Dada, usai acara penilaian lomba kelurahan tingkat Jabar di Kel. Sukamiskin, Rabu (14/6).
Dada menyayangkan, penilaian terhadap keadaan Kota Bandung tetap dilakukan meski sampahnya menumpuk.
”Saya kan menyatakan darurat sampah. Kalau ada penilaian, berarti dilombakan. Padahal, kita sedang darurat sampah. Sedang musibah,” katanya.
Dada juga menegaskan, keadaan Kota Bandung seperti sekarang tidak untuk ditertawakan.
”Kalau ada anak atau keluarga kita mendapat musibah, apakah pantas orang tuanya menertawakan sambil menyatakan rasain kena musibah? Kan tidak begitu harusnya.”
Agar tidak ada pihak yang menertawakan Kota Bandung lagi, Dada terus melakukan upaya pembersihan sampah di Kota Bandung. Pengangkutan sampah ke TPA Gedig terus dilakukan sejak pukul 11.00 WIB.
Salah satu kendala yang dihadapi, jumlah truk pengangkut sampah tidak memadai. Bantuan sebesar Rp 2,3 miliar dari Provinsi Jabar pun belum turun. “Kalau dananya tidak cepat turun, ya kita kesusahan juga,” kata Dada.
Kunjungan pejabat
Menumpuknya sampah menarik perhatian sejumlah kalangan pejabat pusat untuk mengunjungi Bandung, termasuk kunjungan dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, sempat melakukan inspeksi mendadak ke TPS-TPS di Bandung. Terakhir, Rachmat datang bersama rombongan artis untuk meninjau kembali pelaksanaan penanganan sampah yang dilakukan Pemkot Bandung setelah diberi target penyelesaian selama tiga minggu.
Ginandjar Kartasasmita dan Sofyan Yahya beserta rombongan DPD RI lainnya juga datang untuk mencari informasi penyebab Kota Bandung mengalami musibah sampah. Mereka kembali datang ke Bandung dan meninjau ke lokasi TPA Gedig di Desa Sarimukti Kec. Cipatat Kab. Bandung, kemarin.
Namun, kunjungan para pejabat tidak membawa banyak perubahan. Upaya membersihkan Kota Bandung tetap dilakukan tapi tumpukan sampah masih ada di sejumlah lokasi.
Pengangkutan sampah di Kota Bandung baru mencapai 10 % dari 307.500 m3. Kondisi ini berbeda dengan Kota Cimahi yang tumpukan sampahnya sebanyak 5.600 m3 sudah terangkut semua. (Ririn/”PR”)***DocPRJune14,2006
Dada Rosada tak Tersinggung
BANDUNG, (PR).-Predikat kota terkotor bagi Kota Bandung ditanggapi skeptis oleh Wali Kota Dada Rosada. Menurut dia, kali ini Kota Bandung tidak bisa meraih penghargaan Adipura karena memang sedang mengalami permasalahan sampah. Namun Dada mengaku tidak kecewa atau tidak tersinggung oleh penobatan itu.
Ia mengatakan tidak bisa menolak sebutan atau predikat tersebut. "Gimana tidak menerima, itu kan hak yang menilai," ujarnya ketika ditemui seusai menerima rombongan Panitia Ad Hoc II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, di Balai Kota Bandung, Selasa (13/6).
Baginya, predikat kota terkotor tidak akan mengurangi upaya penanganan sampah yang terus dilakukannya. Wali kota mengatakan pihaknya tidak akan mengeluarkan pernyataan resmi atas penobatan itu. "Apa pengaruhnya? Yang penting kita berusaha sebaik mungkin," katanya.
Kendati demikian, Dada menganggap bahwa tidak semua sudut Kota Bandung itu kotor. Sebagai bukti, ia menunjukkan Balai Kota Bandung yang tampak bersih dan asri dan beberapa tempat yang sudah dibersihkan dari timbunan sampah.
Oleh karena itu, ia mengaku tidak merasa khawatir wisatawan urung berkunjung ke Bandung hanya gara-gara predikat itu. "Justru sekarang Bandung saat banyak sampah saja, hotel-hotel pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, penuh terus," tuturnya.
Namun Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Yod Mintaraga, sangat menyayangkan penobatan itu. Menurut dia, pemerintah pusat telah bertindak tidak adil karena mengikutsertakan Kota Bandung yang tengah "darurat sampah" dalam penilaian penghargaan Adipura.
Dalam kesempatan itu, Yod memohon agar DPD RI tidak bersikap seperti Menteri Riset dan Teknologi, Kusmayanto Kadiman dan Meneg Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar. Pernyataan dari kedua menteri tersebut tentang adanya korupsi di tubuh PD Kebersihan dan pemkot tidak profesional dan dianggapnya memperkeruh suasana. Menurut dia, seharusnya pada saat darurat seperti sekarang, semua pihak ikut saling membantu.
Menjawab hal itu, anggota PAH II DPD RI, K.H. Sofyan Yahya menyatakan dukungan atas langkah-langkah Pemkot Bandung. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi Pemkot Bandung terkait masalah sampah ke rapat Bappenas di Jakarta. "DPD tidak akan melihatnya dari sisi negatifnya saja. DPD senantiasa akan melihatnya dari sisi positif juga," katanya. (A-156)***DocPRJune14,2006
BANDUNG, (PR).-Predikat kota terkotor bagi Kota Bandung ditanggapi skeptis oleh Wali Kota Dada Rosada. Menurut dia, kali ini Kota Bandung tidak bisa meraih penghargaan Adipura karena memang sedang mengalami permasalahan sampah. Namun Dada mengaku tidak kecewa atau tidak tersinggung oleh penobatan itu.
Ia mengatakan tidak bisa menolak sebutan atau predikat tersebut. "Gimana tidak menerima, itu kan hak yang menilai," ujarnya ketika ditemui seusai menerima rombongan Panitia Ad Hoc II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, di Balai Kota Bandung, Selasa (13/6).
Baginya, predikat kota terkotor tidak akan mengurangi upaya penanganan sampah yang terus dilakukannya. Wali kota mengatakan pihaknya tidak akan mengeluarkan pernyataan resmi atas penobatan itu. "Apa pengaruhnya? Yang penting kita berusaha sebaik mungkin," katanya.
Kendati demikian, Dada menganggap bahwa tidak semua sudut Kota Bandung itu kotor. Sebagai bukti, ia menunjukkan Balai Kota Bandung yang tampak bersih dan asri dan beberapa tempat yang sudah dibersihkan dari timbunan sampah.
Oleh karena itu, ia mengaku tidak merasa khawatir wisatawan urung berkunjung ke Bandung hanya gara-gara predikat itu. "Justru sekarang Bandung saat banyak sampah saja, hotel-hotel pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, penuh terus," tuturnya.
Namun Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Yod Mintaraga, sangat menyayangkan penobatan itu. Menurut dia, pemerintah pusat telah bertindak tidak adil karena mengikutsertakan Kota Bandung yang tengah "darurat sampah" dalam penilaian penghargaan Adipura.
Dalam kesempatan itu, Yod memohon agar DPD RI tidak bersikap seperti Menteri Riset dan Teknologi, Kusmayanto Kadiman dan Meneg Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar. Pernyataan dari kedua menteri tersebut tentang adanya korupsi di tubuh PD Kebersihan dan pemkot tidak profesional dan dianggapnya memperkeruh suasana. Menurut dia, seharusnya pada saat darurat seperti sekarang, semua pihak ikut saling membantu.
Menjawab hal itu, anggota PAH II DPD RI, K.H. Sofyan Yahya menyatakan dukungan atas langkah-langkah Pemkot Bandung. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi Pemkot Bandung terkait masalah sampah ke rapat Bappenas di Jakarta. "DPD tidak akan melihatnya dari sisi negatifnya saja. DPD senantiasa akan melihatnya dari sisi positif juga," katanya. (A-156)***DocPRJune14,2006
# posted by villier @ 1:05 PM 
